Pengecualian Kecelakaan Tunggal dalam Klaim Asuransi Jasaraharja

Apa yang Anda bayangkan melihat foto di bagian bawah dari tulisan ini ? Sebuah mobil terlihat menabrak sebuah pohon yang berdiri di tengah-tengah hutan belantara. Bagaimana dengan sopir dan penumpang yang berada di dalam, apakah jika mengalami luka dapat dicover biaya pengobatan rumah sakit dengan asuransi Jasaraharja ?.

Bagi pemilik kendaraan yang rutin membayar pajak, di balik lembar STNK terdapat lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ. Apa itu SWDKLLJ ?. SWDKLLJ adalah singkatan dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Dalam PMK No.36/PMK.010/2008 jo PMK No. 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pasal 1 dijelaskan bahwa SWDKLLJ adalah premi asuransi yang dibayarkan oleh para pengusaha atau pemilik alat angkutan lalu lintas jalan kepada perusahaan yang menyelenggarakan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Perusahaan yang dimaksud adalah BUMN yang bernama PT Jasaraharja yang tercatat sebagai satu-satunya perusahaan asuransi sosial yang bergerak di bidang asuransi kecelakaan lalu lintas dan penumpang umum.

Khusus untuk pengguna kendaran pribadi, perlu dicatat bahwa “cedera” atau “kematian” yang dicover Jasaraharja hanyalah peristiwa yang berupa kecelakaan dengan melibatkan “antar kendaraan” dan bukan “kecelakaan tunggal” (menabrak pohon atau tiang listrik, masuk jurang, dan sebagainya). Pihak yang mengajukan klaim juga harus berada pada posisi sebagai “korban” kecelakaan. Dalam UU no. 34 tahun 1964 jo PP No. 18 Tahun 1965 dijelaskan bahwa korban yang berhak atas santunan adalah setiap orang yang berada “di luar” angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan serta setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan “ditabrak” dimana pengemudi kendaraan bermotor yang penyebab kecelakaan termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi. Bagi pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor, maka baik pengemudi maupun penumpang kendaraan tersebut tidak dijamin dalam UU No. 34 Tahun 1964 jo PP No. 18 Tahun 1965.

Dari isi UU dan PP di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud “korban” kecelakaan adalah “pihak ketiga”. Siapakah “pihak ketiga” ini ?. Pihak ketiga adalah : (1) setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan. Contoh pejalan kaki yang ditabrak oleh kendaraan bermotor.  (2) setiap orang yang berada dalam kendaraan bermotor (syarat : mobil tersebut dalam posisi ditabrak). Contoh sebuah keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, anak, dan mertua sedang berada dalam mobil Toyota Kijang, lalu tiba-tiba ditabrak oleh kendaraan lain dimana dinyatakan oleh polisi bahwa kesalahan berada pada pihak penabrak, maka sopir dan penumpang dalam mobil Toyota Kijang tersebut tercover oleh Jasaraharja. Dengan demikian, iuran SWDKLLJ sebenarnya mirip dengan premi asuransi tanggung gugat pihak ketiga (third party liability insurance) dimana PT Asuransi Jasaraharja (Persero) hanya akan mengganti kerugian kepada setiap pihak ketiga (third party) yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan, baik korban tersebut berada di luar kendaraan (seperti pejalan kaki) maupun yang berada di dalam kendaraan. Korban di sini diartikan sebagai pihak yang tidak dinyatakan bersalah oleh kepolisian dan jenis kecelakaan yang terjadi bukan merupakan kecelakaan tunggal.

Akibat adanya ketimpangan atas UU dan PP di atas, munculah gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi) untuk menguji Pasal 4 ayat 1 UU No. 34 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Pihak pemohon adalah istri dari seorang penyiar radio di Surabaya dimana pada tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 01.00 WIB, suami pemohon mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal atau sendirian saat menggunakan sepeda motor dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Pemohon sempat mengurus klaim asuransi ke Jasaraharja namun ditolak karena tidak ada aturan yang menjadi dasar pengajuan klaim atas kecelakaan tunggal. Jasaraharja menyatakan bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 ayat 1, yang berhak mendapatkan santunan adalah orang yang berada “di luar” alat angkutan. Hal inilah yang merugikan hak konstitusional pemohon yang semestinya dapat memperoleh santunan Jasaraharja.

Penutup

Penolakan atas klaim kecelakaan tunggal didasari kenyataan bahwa yang berhak mengajukan klaim Jasaraharja adalah orang yang kategorinya berada “di luar” alat angkutan pada saat kejadian berlangsung dan tidak harus orang yang membayar iuran SWDKLLJ. Seorang miskin pejalan kaki, yang tidak punya kendaraan pribadi (yang artinya tidak mungkin akan membayar iuran SWDKLLJ), tiba-tiba ditabrak kendaraan lain (bukan karena kelalaiannya seperti menerobos lampu merah), maka ia dapat saja menerima manfaat Jasaraharja. Hal ini sejalan dengan prinsip asuransi tanggung gugat pihak ketiga yang dianut dalam iuran SWDKLLJ dimana iuran yang disetorkan ke Jasaraharja lebih merupakan premi asuransi third party liability sehingga tidak ada manfaat yang akan diperoleh langsung oleh penyetor premi (sebagai pihak pertama) kecuali hanya jika ia berada pada posisi sebagai pihak ketiga (berada di luar kendaraan). Ia dalam hal ini seolah menerima manfaat dari para penyetor iuran SWDKLLJ lainnya.

car accident

Share this article :

Leave a Reply

Your email address will not be published.