Tanggung Jawab Pengangkut Berdasarkan Hukum Nasional Republik Indonesia

Selain diatur dalam skala internasional, perjanjian pengangkutan sebagai salah satu bentuk kontrak antara pengangkut dan pengirim barang juga diatur di dalam negeri dengan mengacu pada aturan hukum yang berlaku seperti KUHD, UU, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain. Continue reading “Tanggung Jawab Pengangkut Berdasarkan Hukum Nasional Republik Indonesia”

UN Convention of the Carriage of Goods by Sea a.k.a ‘The Hamburg Rules’

Meskipun The Hague Rules telah di-amandemen melalui Protokol 1968 atau The Hague Visby Rules namun hal itu belum langsung memberikan kepuasan kepada para pihak terutama bagi negara-negara pengirim yang mayoritas berasal dari negara-negara berkembang. Salah satunya adalah karena masih belum jelasnya tanggung jawab pengangkut (carrier) dalam pengangkutan kontainer. Continue reading “UN Convention of the Carriage of Goods by Sea a.k.a ‘The Hamburg Rules’”

Perbedaan Batas Ganti Rugi Maksimum pada ‘The Hague Rules’ vs ‘The Hague Visby Rules’

Dalam Article IV (5) The Hague Rules dicantumkan ketentuan mengenai batas maksimum tanggung jawab carrier berupa nilai ganti rugi kepada shipper atas kerusakan pada barang yang dibawanya. Continue reading “Perbedaan Batas Ganti Rugi Maksimum pada ‘The Hague Rules’ vs ‘The Hague Visby Rules’”

Doktrin Privity of Contract dan Keberadaan Collateral Warranty dalam Kontrak Pekerjaan Konstruksi

Secara umum, dalam dunia konstruksi terdapat 2 (dua) pihak utama yang terlibat selama proses pekerjaan konstruksi berlangsung yaitu pemilik proyek (employer atau principal) dan pelaksana proyek (kontraktor). Continue reading “Doktrin Privity of Contract dan Keberadaan Collateral Warranty dalam Kontrak Pekerjaan Konstruksi”

Klasifikasi Kebakaran dan Jenis APAR Menurut Permenakertrans Tahun 1980 dan NFPA 10

Jika kebakaran terjadi karena adanya 3 unsur yang bersatu (sesuai teori segitiga api atau fire triangle theory) maka berdasarkan pada benda-benda yang terbakar, kebakaran tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kelas atau kategori. Continue reading “Klasifikasi Kebakaran dan Jenis APAR Menurut Permenakertrans Tahun 1980 dan NFPA 10”

Pasal-Pasal KUHD yang Disebutkan dalam Wording PSAKI

Melanjutkan artikel sebelumnya yang berjudul Mengapa Pasal-Pasal KUHD Masih tercantum dalam Wording PSAKI ?, kali ini penulis akan membahas satu per satu penyebutan KUHD dalam wording PSAKI baik dalam konteks mendukung pemakaian pasal-pasal KUHD maupun yang mengesampingkannya. Continue reading “Pasal-Pasal KUHD yang Disebutkan dalam Wording PSAKI”

Mengapa Pasal-Pasal KUHD Masih Tercantum dalam Wording PSAKI ?

Dalam UU Asuransi No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian disebutkan definisi Asuransi sebagai “perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.” Continue reading “Mengapa Pasal-Pasal KUHD Masih Tercantum dalam Wording PSAKI ?”